Hukum Industri & Pengurusan Pendaftaran Industri

Hukum Industri

Dasar Hukum :

• UU Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian 
• Peraturan Pemerintah No. 8 tahun 1995 tentang Penyerahan sebagian Urusan Pemerintah Kepada 26 Daerah Tk. II Percontohan
• SK Menteri Perindustrian No. 286/M/SK/10/89 tentang Ketentuan dan tata cara pemberian izin usaha industri
• SK Menteri Perindustrian No. 150/M/SK/7/95 tentang tata cara pemberian izin usaha industri dan izin perluasan
• SK Menteri Perindustrian No. 250/M/SK/10/94 tentang pedoman teknis penyusunan pengendalian dampak terhadap lingkungan hidup pada sektor industri 

Persyaratan :

Terdapat 3 Jenis untuk persyaratan ini, yaitu :

• Untuk Pendirian Baru
• Untuk Perluasan
• Untuk Peribahan 

Persyaratan Pendirian Baru :

• Mengisi Blanko permohonan Pdf.I-IK.
• Fotokopi KTP Pemohon.
• Fotokopi NPWP.
• Fotokopi akta perusahaan (bagi yang berbadan hukum).
• Fotokopi kewarganegaraan RI (bagi warga keturunan).
• Fotokopi Ganti Nama (bagi warga keturunan).
• Meterai tempel @ Rp. 6.000,0 sebanyak 5 (lima) lembar.
• Surat Pernyataan tidak keberatan dari para tetangga disekitar lokasi pabrik (diketahui Kepala Kelurahan / Desa).
• Stop Map.
• Jangka waktu penyelesaian : 3 hari.
• Catatan nomor 1 s/d 8 masing - masing rangkap (5) lima.

Persyaratan Perluasan :

• Mengajukan surat permintaan perluasan.
• Mengisi blanko Pdf.III-IK.
• Fotokopi TDI yang dimiliki.
• Fotokopi KTP Pemohon.

Persyaratan Perubahan (pindah lokasi, ganti nama, dll) :

• Mengajukan surat permohonan perubahan
• Mengisi blanko Pdf.III-IK
• Fotokopi TDI yang dimiliki
• Fotokopi KTP Pemohon

NB: Surat Pernyataan tidak keberatan dari para ahli waris (bagi permohonan ganti nama pemilik perusahaan yang berstatus warisan).